Tuesday, 24 September 2013

PENGARUH KONFLIK LAUT CINA SELATAN TERHADAP STABILITAS KEAMANAN REGIONAL ASIA TENGGARA

Keamanan kawasan dalam satu komunitas regional marupakan hal terpenting dalam penunjang keberlangsungan dan keutuhan komuniti tersebut, dimana kemanan syarat utama untuk menjaga stabilitas kawasan regional. Asia tenggara adalah bentuk dari regional yang tergabung dalam ASEAN 1967 (asosiation of southeast asia nation), yang ber-anggotakan Brunei Darussalam, Philipina, Laos, Kamboja, Malaysia,Indonesia, Nyanmar, Thailand, vietname dan Singapore. Dari kesemua anggota yang tergabung, ini memiliki kesamaan konflik yang merupakan konflik laten dimana, persoalan selalu muncul setiap waktu. Serta konflik internal domestik juga menjadi pemicu memanasnya isu regional. Seperti yang diketahui bahwa kawasan Asia tenggara ini saling berdampingan satu sama lainya, bukan berarti tidak ada permasalahan dianara tetangga apalagi sudah menjadi anggota komunitas regional. Konflik yang sering timbul adalah konflik perbatasan dimana territorial ini menjadi permasalahan yang amat krusial jika dibandingkan dengan permasalahan sosial lainya karena territorial adalah satu bentuk kedaulatan sebuah Negara yang harus dipertahankan dan harus dihormati oleh Negara lainya. Sering terjadi konflik diperbatasan antar negara yang menimbulkan ketegangan baik secara ekonomi maupun politik. Secara ekonomi, melihat potensi kerjasam perdagangan Negara tetanga ini begitu kuat sehingga tidak memungkinkan untuk meneruskan konflik berkepanjangan karena dapat mempengaruhi perekonomian masing-masing Negara. Secara politik, dilihat dari hubungan yang terjalin antar Negara asia tenggara ini juga kuat, karena banyak perjanjian dan kerjasama bilateral yang mumpuni dalam sama-sama membangun perekonomian dan kesejahteraan bersama. Tetapi dari permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa konflik secara luas yang terjadi tidak benar terseleseikan karena ada pengaruh kepentingan yang menjadikan konflik itu diduakan, sehingga konflik dapat muncul kapan saja sehingga memperburuk hubungan Negara itu.
Konflik Asia tenggara merupakan konflik laten yang secara kasat mata terlihat jelas namun tidak dianggap bahwa konflik tersebut benar-benar mengancam kedaulatan mereka. Dengan upaya pembentukan ASEAN- ARF hingga ZOPFAN. Ini tidak menuai hasil yang maksimal untuk menyeleseikan permasalahan. Dengan pembentukan zopfan misalnya, tidak begitu sempurna karena permasalahan yang kompleks tidak mendukung itu, apa lagi dari faktor ketidak matangan pemerintah masing-masing Negara dalam pembangunan, ini menjadi faktor penting tidak berjalanya zopfan, sering terjadi konflik perbatasan juga yang memperburuk hubungan bilateral, yang ujungnya Negara membentengi diri lewat militer. Inilah mengapa zona peace dan netraliti tidak dapat digunakan dalam kawasan regional khusunya konflik internal karena potensi konflik sangat kompleks. Peran Asean regional forum, sebagai wadah dialog antar Negara asia pasifik pun tidak dapat berjalan efisien dikarenakan persoalan yang ada dan konflik yang timbul tidak pernah terseleseikan, dikarenakan terselimuti oleh nilai-nilai dalam komunitas tersebut, seperti asean value, asean way, dll. Hal yang terpenting dalam pembahasan ini adalah pada Konflik tumpang tindih antara Negara Asean dan wilayah Asia timur (konflik laut china selatan), memberikan dampak negative bagi keseriusan ARF dalam membangun dialog serta konslutasi sebagai media diplomasi. Dan peran ASEAN sendiri dalam mengatasi konflik ini kurang begitu meyakinkan untuk menyeleseikan konflik. Dari beberapa rangkaian ringkasan yang telah diulas diatas tentu memiliki penafsiran sendiri dalam menyikapi persoalan yang ada, namun Negara-negara yang bertikai ini tidak memberikan solusi bagaimana konflik dapat disepakati secara jelas (win solution). Sehingga yang terjadi adalah adanya ego dari kepentingan masing-masing Negara untuk memenangkannya, yaitu dengan berdasarkan kepentingan politik dan ekonomi.
A. Geografis laut china selatan
Dilihat dari letak geoggrafisnya laut china selatan memang mejadi incaran setiap Negara yang berpantai, berikut Negara anggota ASEAN, laut china selatan terdiri dari dua pulau yang menjadi sengketa antara negera berpantai asean dan China-Taiwan, yaitu pulau Spartly dan Paracell. Spartly berada pada 1.100 Km dari pulau Hainan, dan 500 Km dari pantai Kalimantan bagian utara, yang berdampingan dengan philipina, vietname, Malaysia dan Indonesia. Sedangkan pulau Paracell berada pada 277,8 Km dari pulau Hainan. Secara laut china selatan ini mempunyai letak yang strategis bagi sisi ekonomi, sumberdaya dan politis karena, kawasan ini memiliki banyak potensi sumberdaya yang melimpah, dan memiliki nilai politis bagai bentuk kerjasama perdagangan international, laut china selatan merupakan jalur laut paling strategis untuk dilewati karena merupakan salah satu jalur laut perdagangan international, serta mengapa berpotensi konflik atas kepemilikan dua pulau tersebut.
B. Konflik laut cina selatan (kepemilikan spartly – Paracell)
Laut china selatan adalah kawasan yang mempunyai nilai tersendiri bagi Negara terkait, dengan banyaknya potensi yang ada salah satu jalur utama terbesar perdagangan international ini memberikan eksotika tersendiri hingga menjadikan konflik yang berantai. Kepualaun spartly dan paracell jika dilihat dari sejarah, adalha masuk dalam wilayah china, yang kebanyakan menunjukkan peniggalan-2 yang ada adalah dari china, maka mengapa dari sejarah itu china mempertahankan kepualauan tersebut. Lain dari kalim yang di tunjukkan oleh Negara-negara asia tenggara yang juga menjadikan kepualaun paracell sebagai batas wilayah, karena sumber percaharian dari rakyatnya ada disitu. Namun anggapan ini dijadikan bahwa sengketa kalim kepulauan menjadi riskan ketika semua Negara terkait saling mengkalim. Ada beberapa faktor yang dijadikan landasan mereka mengkalim kepulaun tersebut diantaranya adalah, faktor sejarah, masuk daftar peta Negara, dahulunya kepulauan kosong, dan batas wilayah landas continent. Beberapa faktor jika dilihat lebih dekat dalam peta dua pulau ini berada pada tengah-tegah lingkaran Negara bertikai,Malaysia, Bruney, Philipina, Vietname, Kamboja, Thailand, Taiwan dan China. Selain permasalahan territorial, konflik laut china selatan ini menjadikan ketidak stabilan kawasan regional ASEAN dimana Negara yang bertikai termasuk anggota, hal ini mengakibatkan Negara ASEAN saling memperkuat pertahananya, karena kedaulatan yang mereka klaim tidak aman untuk dikuasai karena Negara lain juga mengkalimnya. Mengingat kembali konflik yang mengakibatkan korban berjatuhan, yaitu;
1) ketika China dan vietname bentrokmiliter atas kependudukan pulau Paracell tahun 1974, kembali terulang pada tahun 1988 tentara china bentrok dengan Vietnam atas perebutan pulau spartly, yang menelan korban tenggelamnya kapal vietname.
2) Adanya konfrontasi china-vietname ketika terjadi eksplorasi minyak dalam wilayah perairan international. Tahun 1994
3) Pada tahun 1995 Taiwan menmbaki kapal penyupali vietname
4) Pada tahun 1996 terjadi kontak senjata anta china dan philipina
5) Pada tahun 1998 philipina menembaki kapal nelayan vietname
6) Tahun 2000 tentara philipina menembaki nelayan cina
7) Tahun 2001 tentara Vietnam menembakkkan tembakan peringatan kepada pesawat pengintai philipina yang mengelilingi pulau spartly.
Dari serangkaian konflik yang terjadi dapat diketahui bahwa konflik yang terjadi di laut china selatan merupakan konflik yang sangat rawan akan konfrontasi perang. Pada kenyataanya dapat dilihat hingga sekarang dominasi china menjadi kuat ketika adanya modernisasi militer di kawasan tersebut yang menuai protes dari Negara lainya, sehingga Negara-negara ini juga menigkatkan militer dan persenjatanya untuk antisipasi semakin besarnya kekuatan china di laut china selatan. Kembali melihat peta geografis laut china selatan, konflik yangterjadi tidak hanya pada Negara asean dan asia timur, melainkan mengakibatkan konflik beilateral antara agota asean, dimana banyak pulau terluar yang menjadi konflik sehingga mengganggu stabilitas regional. Seperti contoh konflik bilateral Vietname-Philipina, Malaysia-Brunei, Malaysia-Singapore, dan Indonesia sendiri. Tentu ini memberikan dampak yang serius bagi hubungan Negara-negara ASEAN yang menginginkan bentuk perdamaian dikawasan regional, lewat pembentukan ZOPFAN (zona peace, free and neutrality) namun sikap yang diambil tidak dapat menggambarkan bahwa konflik yang terjadi dilaut cina selatan, secara berganda melibatkan Negara anggota Asean yang mau tidak mau,kondisi ini harus dipertahankan untuk mempertahankan sebuah kedaulatan yang merupakan aspek terpenting dalam keutuhan Negara.
C. Konflik bilateral dan peran ASEAN
Teritorial dalam hal ini dapat dikatakan sebagai wilayah keutuhan Negara yang mencakup batas-batas wilayah yang ada, batas wilayah sendiri berdasarkan pulau-pulau dan darata atau perairan. Dalam konteks ASEAN bisa dipahami bahwa Negara kawasan asia tenggara memiliki kompleksitas persoalan batas wilayah yang belum benar-benar jelas. Dimana setelah hilangnya Bipolaritas di kawasan asia pasifik khusunya, Negara dibenua asia mencari pengamanan sendiri, melalu kerjasama ataupun pengutan perrtahanan. Dari pengaruh konflik laut cina selatan atas territorial Negara ini menjadikan dilemma bagi kawasan Asia tenggara yang juga merupakan satu kawasan di benua asia, terlebih adanya negera anggot asean yang terlibat dalam sengketa tersebut, ini jelas membuat setiap Negara di Asia tenggara berbenah diri untuk bersikap defence karena ancaman tentang konflik laut cina akan merembet ke konflik bilateral, dikarenakan batas wilayah territorial berada berdampingan dan, banyak pulau terluar yang kurang perhatian, ini mengakibatkan konflik bilateral si asia tenggara. Seperti konflik Indonesia vs Malaysia atas kepulauan Legitan dan Sipadan, vietname-philipina di kepualaun spartly, Bruney vs Malaysia atas sengketa karang diselatan laut Cina, Vietnam vs Malaysia atas terumbu laying-layang dll.
Dewasa ini Asean sebagai komunitas regional yang independent, atas lepasnya pengaruh asing dikawasan ini mengalami perubahan bentuk kerjasama yang lebih menonjolkan kepada sistem keanaman regional, pada pasca perang dingin dan hilangnya perngaruh asing diwilayah ini, menjadi lebih tegap untuk Asean membuka diri yang sebelumnya asean tertutup dan hanya sebatas regional saja, namun pada tahuan 1967 awal berdirinya Asean, kerjasama demi pertumbuhan ekonomi dan sosial, yang tidak memperhatikan kemanan regional, dimana yang bentuk kesepakatan awalnya adalah keamanan, melenceng ke sosial tadi, yang akhirnya menjadikan missunderstanding diantara Negara anggota. Dari konflik yang terjadi secara bilateral di wilayah Asia tenggra memberi kesadaran bahwa perlunya meningkatkan kerjasama kemanan yang lebih untuk menghadapi ancaman, baik secara tradisional dankerjasam non-tradisional. Dilihat dari prospek kemanan kedepan, kawan asean ini adalah merupakan kawasan yang rawan akan konflik mengingat konflik yang terjadi antara Negara masih dalam Tanya, karena konflik tersebut tertutup oleh kerjasama ekonomi dan tertutup oleh kultur yang dibentuk di ASEAN yaitu Asean way dan Asean value dalam menangani permasalahan bersama. Dalam menagggapi seringnya konflik terjadi dan menghindari adanya konfromtasi baik dari internal atau eksternal, peran asean dalam komunitasnya sanagt berkonstribusi untuk memberikan dukungan yang positif untuk keberlangsungan keanggotaan Asean. Dimana Asean dibentuk sebagai wadah konsolidasi, dialog bersama khusus wilayah regional Asia tenggara.
Kesimpulan
Dari penjelasan diatas, disini dapat disimpulkan bahwa, sengketa atau konflik territorial masih membawa dampak yang sangat berbahaya dalam kawansan regional ASEAN, mengingat bahwa sebagain besar konflik yang terjadi adalah konfrontasi dan sengketa perbatsan, Asean sebagai wadah bagai masyarakat Asean hendaknya mampu menciptakan, kondisi yang aman, dan prean asean sendiri mampu mengatasi permasalahan konflik yang ada, karena berdiriny Asean awalnya adalah untuk meningkatkan kerjasama regional, namun sampai sekarang konflik bilateral dengan latar belakang territorial masih eksist untuk menjadi konflik yag laten.
Asia tenggara sebagai kawasan yang diciptakan untuk bersikap netral dan mengedepakan kemanan ini menjadi tidak relevan ketika masalah ditubuh anggota Asean tidak terseleseikan, karena ini akan memicu angkat senjata, yang menimbulkan ketidakstabilan kawasan.

Monday, 23 September 2013

PELATIHAN RESOLUSI KONFLIK SDP MEMBANGUN NILAI-NILAI DEMOKRASI

  CUNDING LEVI

Timika, 13/9 (Jubi) - Pelatihan Resolusi Konflik kepada 32 orang peserta yang digagas Sekolah Demokrasi Papua (SDP) adalah untuk melengkapi wawasan peserta sebagai aktor perubahan dan untuk membangun nilai-nilai demokrasi di masyarakat, setelah kembali kepada konstituennya masing-masing.
Hal ini disampaikan Roberth Kromsian selaku Fasilitator Penyelenggara Kegiatan, sekaligus menjelaskan, acara yang digagas Sekolah Demokrasi Papua bekerja sama AFP3 Papua, Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) Jakarta & Parnership Indonesia, dengan tempat pelaksanaan di Hotel Sentani Indah Kabupaten Jayapura.
“Kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 12 – 14 September ini, bertujuan dari kegiatan yang diikuti 32 peserta ini adalah untuk melengkapi wawasan peserta sekolah Demokrasi Papua sebagai Aktor Perubahan, dalam mengimplementasikan nilai-nilai Demokrasi di masyarakat, setelah kembali kepada konstituennya masing-masing, sedangkan nara sumber kita datangkan Pares Wenda  dari Jaringan Damai Papua(JDP),” kata Roberth ke tabloidjubi.com, melalui pesan emailnya ke Timika, Jumat (13/9).
Dirinya menjelaskan, dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di kantor, konflik selalu saja ada dan konflik merupakan bagian dari hidup. Konflik yang  tidak terselesaikan tentunya akan berdampak yang tidak baik. Bahkan, di Indonesia ada banyak konflik baik antar suku atau agama sekalipun.
“Sehingga, bagaimana dalam mengatasi konflik terlebih dahulu akan dijelaskan apakah konflik itu?, yakni  Konflik adalah sebuah ketidaksepahaman antara dua orang/pihak yang menganggu produktifitas efesiensi dan hasil kerja. Itu jika diartikan dalam lingkup pekerjaan tapi dalam pergaulan sehari-hari, konflik adalah sebuah ketidaksepahaman antara dua orang/pihak yang menganggu kehidupan sehari-hari,” katanya.
Sedangkan Resolusi Konflik, katanya, adalah sebuah proses untuk mencapai solusi sebuah konflik. “Respon dari peserta cukup antuisias pada pelatihan angkatan ketiga ini, sehingga kami tetap berharap kegiatan terlaksana dengan baik hingga berakhir dengan pesan materi yang terima dapat bermanfaat untuk membangun nilai – nilai demokrasi di Tanah Papua,” tandasnya.
Sementara itu, Penanggungjawab Umum Sekolah Demokrasi Papua, Yohan Wally, menjelaskan untuk menjadi peserta pihaknya merekrut melalui proses seleksi dengan melihat 4 (empat) pilar, yakni dunia usaha (kalangan pengusaha), Masyarakat Sipil b (organisasi masyarakat), Birokraksi Pemerintahan (pegawai negeri sipil) serta Praktisi Partai (partai politik).
“Tentunya ada materi – materi yang diberikan selama pelatihan ini, dalam hal ini kita bisa melihat prinsip-prinsip dasar dalam resolusi konflik, yakni focus pada situasi, isu, tingkah laku, menjaga kepercayaan dir idan menghargai orang lain serta menjaga hubungan yang konstruktif,” tutur Yohan Wally.
Dirinya menambahkan, juga dalam pelatihan ini, kita mengajak peserta untuk berinisiatif membuat sesuatu lebih baik. Pimpin dengan member contoh dan berpikir kedepan.
“Prinsip dasar diatas dilakukan dalam mencari resolusi konflik, namun ada prinsip dasar yang lain yaitu: Berpikir sebelum berreaksi, mendengarkan dengan aktif, jamin proses adil, bidik masalah, terima tanggungjawab, gunakan komunikasi langsung, memahami kepentingan, focus masa depan dan pilih yang saling menguntungkan,” ucapnya.
Dikatakan, dalam sebuah konflik jika tidak dapat diselesaikan akan menimbulkan dampak  yang  sangat merugikan apalagi konflik tersebut sudah dalam skala yang besar seperti perangsuku, kerusuhan antar Suku Agama Ras dan  Antar golongan.
“Kami berharap peserta dapat serius mengikuti kegiatan, sehingga apa yang didapat dan diterima selama kegiatan dapat berguna kelak ketika kembali kedalam lingkungan dimana dirinya berinteraksi sosial,” harapnya. (Jubi/Eveerth)

http://tabloidjubi.com/2013/09/13/pelatihan-resolusi-konflik-sdp-membangun-nilai-nilai-demokrasi/